RSS

LIKUIDASI UJUNG TOMBAK PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasca reformasi tahun 1998, telah mengubah paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi disentralisasi, memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan penuh tanggungjawab.

Perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan ternyata membawa pengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan roda pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan dari pendirian negara Indonesia.

Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya pembagian tugas, tanggungjawab, dan wewenang yang jelas antar tingkat dan susunan pemerintahan dengan tidak mengesampingkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antar tingkat dan susunan pemerintahan.

Dibidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan singkatan Puskesmas sebagai penanggungjawab penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, yang sebelumnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dibawah Departemen Kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat berupa pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder menjadi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Bagaimana dengan kabupaten Natuna?

Dengan mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna kedalam lembaran daerah kabupaten Natuna, tanpa disadari organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan nama Puskesmas sebagai ujung tombak pemerintah daerah kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar telah dilikuidasi oleh pemerintah daerah kabupaten Natuna sendiri.

Hal ini tercermin dari struktur organisasi Dinas Kesehatan kabupaten Natuna yang tidak mencantumkan Puskesmas sebagai bagian dari Dinas Kesehatan, baik sebagai bagian dari organisasi inti maupun sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaskanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 terdiri dari : 1)Kepala Dinas, 2)Sekretariat yang membawahi 3 subbagian, 3)3 bidang yang masing-masing bidang membawahi 2 seksi, dan 4)Kelompok Jabatan Fungsional.

Penghapusan atau likuidasi organisasi perangkat daerah merupakan sesuatu hal yang wajar dan dibenarkan asalkan dengan alasan yang tepat seperti untuk efektifitas dan efisiensi serta tidak menghambat pelaksanaan urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah ataupun ada organisasi yang menggantikannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah secara tegas menyatakan bahwa Dinas pada daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Pemerintah tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dengan tidak adanya Puskesmas sebagai bagian dari organisasi perangkat di kabupaten Natuna tentunya menimbulkan pertanyaan besar, Siapa yang melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di kabupaten Natuna?

Walaupun realitasnya saat ini, setelah dua tahun diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008, tenaga kesehatan yang ada di kabupaten Natuna masih tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar di tempat-tempat milik pemerintah daerah yang selama ini dijadikan tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 ke dalam lembaran daerah, tetapi ini tidak dapat dibenarkan karena jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan dengan jelas menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi  urusan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Peraturan perundang-undangan juga mengisyaratkan bahwa organisasi perangkat daerah,  susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan urusan yang harus dilaksanakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas dan badan ditetapkan dengan  peraturan Bupati/Walikota.

Mudah-mudahan pemerintah daerah kabupaten Natuna menyadari hal ini dan segera mengeluarkan peraturan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Puskesmas sehingga gambaran mengenai pejabat, tugas serta wewenang Puskesmas menjadi jelas.

Sutarto (1994:41) menyatakan bahwa “setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi yang menggambarkan hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh.

Dengan adanya susunan organisasi, penetapan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti akan dapat digambarkan sehingga pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat kabupaten Natuna terpenuhi dengan baik dan peraturan yang berlakupun telah diikuti.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 Juli 2011 in Opini

 

SATU AYAT YANG TERABAIKAN

Organisasi publik dibentuk bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi publik tentunya mempunyai orientasi yang berbeda dengan organisasi bisnis. Walaupun kedua organisasi ini mempunyai orientasi yang berbeda, tetapi dalam menjalankan organisasi tetap menganut prinsip-prinsip efektif dan efisiensi. Hesel Nogi Tangkilisan berpendapat bahwa “birokrasi publik tidak berorientasi langsung pada tujuan akumulasi keuntungan, namun memberikan layanan publik dan menjadi katalisator dalam penyelenggaraan pembangunan maupun penyelenggaraan tugas negara.”

Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, organisasi publik  identik dengan organisasi milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasca otonomi daerah, yang memberikan otonomi  yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah secara bertanggungjawab dengan tidak mengesampingkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antar tingkat dan susunan pemerintahan, diharapkan dapat  meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses terhadap pelayanan itu sendiri oleh masyarakat.

Pemerintah pusat selaku pemegang roda pemerintahan tertinggi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia telah berupaya untuk membuat regulasi ataupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat penerima pelayanan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehinggga masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap pelayanan.

Salah satu contoh kebijakan dibidang kesehatan yang diambil pemerintah agar masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan adalah dalam bentuk  penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Kalau kita cermati secara seksama, khususnya organisasi milik pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kesehatan, yang dijadikan dasar dalam melakukan pungutan atau meminta  biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikannya kepada masyarakat adalah peraturan daerah tentang retribusi atau biaya atau tarif pelayanan kesehatan. Kenapa tidak  peraturan daerah tersebut saja yang dihapuskan atau dirubah dengan menambah beberapa point yang berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu sehingga sebagian ataupun seluruh masyarakat dibebaskan dari pungutan atas biaya pelayanan kesehatan, karena salah satu faktor yang menyebabkan keterbatasan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan adalah ketidakmampuan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa “organisasi milik pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah”.

Secara tersirat pemerintah pusat juga telah mengeluarkan kebijakan yang memihak kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah khususnya, salah satunya yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Makna tersirat yang penulis maksud pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu ada pada Pasal 110 ayat (2) yang berbunyi bahwa “Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.” Jenis retribusi yang dimaksud pada Pasal 110 ayat (1) undang-undang ini adalah jenis retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Selain itu, Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa “Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.”

Pernahkah Pasal 110 ayat (2) ini dijadikan landasan berpikir bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang retribusi daerah? Sebuah pasal yang terabaikan ketika pemerintah daerah mulai melupakan esensi dari arti sebuah pemerintahan, pemerintahan hadir untuk melayani masyarakatnya.

Saat ini kita tinggal menunggu kebijakan dan keinginan (good will), khususnya pemerintah daerah  untuk mau atau tidak mengambil kebijakan memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, karena pemerintah daerah-lah yang memahami dan sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dan berhubungan dengan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 Juli 2011 in Opini

 

3 HARTA KARUN ALAM

3 harta karun yang bersifat melindungi dan mendukung :

  1. Kasih sayang, dengan kasih sayang orang akan berani
  2. Sikap yang tidak berlebihan, dengan sikap itu orang akan menjadi berharga dimata orang lain
  3. Sikap untuk tidak menonjolkan diri, karena dengan sikap ini orang akan cenderung menjadi rendah diri
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 2 Juli 2011 in Kata-Kata Mutiara

 

MENCIPTAKAN SEKOLAH NEGERI YANG BEBAS PUNGUTAN

Kembali masalah tentang sekolah yang melakukan pungutan dimuat dimedia. Riau Pos terbitan  2 Juli 2011 memuat berita mengenai adanya sekolah negeri  di kabupaten Pelalawan  yang memungut uang dari calon siswa dengan dalih atau alasan untuk uang pembangunan.

Pungutan yang terjadi di sekolah seperti iuran OSIS, biaya kartu pelajar, biaya kartu OSIS dan biaya-biaya lainnya, khususnya sekolah negeri (sekolah yang didirikan oleh pemerintah daerah) mungkin tidak hanya terjadi di kabupaten Pelalawan. Daerah-daerah lain para orang tua siswa barangkali juga mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh para orang tua siswa di kabupaten Pelalawan, pungutan sekolah, mulai dari Sekolah Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Menikmati sekolah yang bebas dari pungutan sekolah dengan mutu yang terjamin mungkin merupakan harapan dan idaman dari seluruh orang tua ditengah himpitan beban ekonomi dan semakin tingginya biaya hidup sehari-hari.

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah beberapakali diamandemen mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Beberapa kebijakan telah diambil pemerintah untuk meringankan orang tua dari kewajiban membayar pungutan sekolah. Mulai dari kewajiban memprioritaskan anggaran sebesar 20% (dua puluh prosen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, bantuan operasional sekolah, hingga pemberian tunjangan profesi bagi guru untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Namun kebijakan pemerintah tersebut ternyata belum mampu menghapus pungutan yang terjadi di sekolah negeri. Pungutan yang membuat para orang tua siswa mempunyai anggapan biaya pendidikan sangat mahal, khususnya bagi keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu.

Ada dua hal yang menyebabkan sekolah negeri masih melakukan pungutan dari para orang tua siswa, yaitu :

Pertama, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sekolah.

Minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk sekolah merupakan alasan klasik yang dijadikan alasan sekolah untuk melakukan pungutan. Kita harus pahami bahwa anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah tidak hanya anggaran untuk administrasi perkantoran dan proses belajar mengajar. Anggaran sekolah juga harus mencakup terhadap kegiatan-kegiatan penggalian dan pengembangan kreatifitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Kedua, kurangnya pemahaman dari pihak sekolah terhadap kedudukan sekolah pasca otonomi daerah.

Pasca otonomi daerah, telah mengubah paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi disentralisasi, memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan penuh tanggungjawab. Salah satu sebagai akibat perubahan paradigma dari sentralistik menjadi disentralisasi adalah penyerahan urusan penyelenggaraan pendidikan kepada daerah. Sekolah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan yang selama ini menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan (sekarang bernama Kementerian Pendidikan Nasional) beralih menjadi tanggungjawab daerah dan merupakan satuan unit organisasi dari perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Akibat perubahan ini, tentunya sekolah sebagai satuan unit organisasi Dinas Pendidikan daerah terikat dengan peraturan bahwa setiap perangkat daerah dalam melakukan pungutan harus berdasarkan peraturan daerah. Hal inilah yang kurang dipahami oleh pihak sekolah bahwa sebagai satuan unit organisasi Dinas Pendidikan daerah, sekolah dalam melakukan pungutan harus berdasarkan peraturan daerah.

Bisakah pungutan di sekolah dihapuskan ?

Jawabannya bisa, asal ada keinginan dari para pengambil kebijakan hingga pihak pelaksana pendidikan di sekolah untuk meniadakan pungutan di sekolah.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan sekolah yang bebas dari pungutan adalah pertama : memberikan pemahaman dan pengertian kepada guru dan kepala sekolah bahwa kedudukan sekolah pasca otonomi merupakan satuan unit organisasi Dinas Pendidikan daerah yang  mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan,    kedua : memberikan pemahaman dan pengertian kepada guru dan kepala sekolah bahwa sebagai satuan unit organisasi perangkat daerah, dalam melakukan pungutan sekolah harus berdasarkan peraturan daerah, jika tidak ada peraturan daerah dan sekolah masih tetap melakukan pungutan itu merupakan pungutan liar dan bisa dihukum menurut undang-undang tindak pidana korupsi; ketiga : tidak menerbitkan peraturan daerah tentang pungutan terhadap siswa yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah atau mencabut peraturan daerah mengenai hal tersebut jika sudah pernah diundangkan; keempat : tindakan yang paling ekstrim adalah melaporkan pungutan liar yang terjadi disekolah kepada aparat penegak hukum sebagai shock terapi jika tidak ada peraturan daerah yang menjadi dasar pungutan di sekolah; kelima : memenuhi anggaran yang dibutuhkan sekolah, mulai dari anggaran administrasi perkantoran dan proses belajar mengajar di sekolah, hingga anggaran untuk kegiatan-kegiatan penggalian dan pengembangan kreatifitas siswa.

Mudah-mudahan ini dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada, sehingga sekolah yang bebas dari segala macam pungutan tidak hanya ada di dalam mimpi.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 2 Juli 2011 in Opini

 

APAKAH ARTI SUKSES

Sukses itu ……………………………..

Sering dan banyak tertawa

Mendapatkan rasa hormat dari orang pandai dan rasa kasih dari anak-anak

Meraih penghargaan dari kritikus yang jujur

Tabah menghadapi pengkhianatan teman palsu

Menghargai keindahan, menemukan sifat baik dalam diri orang lain

Membuat dunia lebih baik

Mengetahui bahwa seseorang telah hidup lebih mudah karena keberadaannya

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 30 Juni 2011 in Kata-Kata Mutiara

 

TENTANG ANAK

Jika anak dibesarkan dengan “celaan“, ia belajar “mencaci

Jika anak dibesarkan dengan “hinaan“, ia belajar “menyesali diri

Jika anak dibesarkan dengan “permusuhan”, ia belajar “berkelahi”

Jika anak dibesarkan dengan “dorongan”, ia belajar “percaya diri”

Jika anak dibesarkan dengan “toleransi”, ia belajar “menahan diri”

Jika anak dibesarkan dengan “rasa aman”, ia belajar “menaruh kepercayaan”

Jika anak dibesarkan dengan “dukungan”, ia belajar “menyenangi diri”

Jika anak dibesarkan dengan “sebaik-baik perlakuan”, ia belajar “adil”

Jika anak dibesarkan dengan “kasih sayang dan persahabatan” , ia akan “menemukan cinta dalam kehidupan”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 30 Juni 2011 in Kata-Kata Mutiara

 

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah VS Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

  • Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

  • Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK

  • PPTK mempunyai tugas mencakup : a.mengendalikan pelaksanaan kegiatan, b.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

  • PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

Pepres 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

  • Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
  • PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa
  • Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.
  • PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan : a menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, b.menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, c.menandatangani Kontrak, d.melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, e.mengendalikan pelaksanaan Kontrak, f.melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa, g.menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA, h.melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA, i.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Hal-hal krusial PP 58 Tahun 2005 VS Pepres 54 Tahun 2010 :

  • Siapakah yang mengangkat PPTK ? Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen
  • Kepada siapa PPTK bertanggungjawab ? Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen
  • Pelaksanaan program dan kegiatan selalu dalam bentuk barang dan jasa, siapa yang menjadi leadernya? PPK atau PPTK (Sisi PP : leadernya adalah PPTK, Sisi Pepres : leadernya adalah PPK)
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 28 Juni 2011 in Opini