RSS

MENCIPTAKAN SEKOLAH NEGERI YANG BEBAS PUNGUTAN

02 Jul

Kembali masalah tentang sekolah yang melakukan pungutan dimuat dimedia. Riau Pos terbitan  2 Juli 2011 memuat berita mengenai adanya sekolah negeri  di kabupaten Pelalawan  yang memungut uang dari calon siswa dengan dalih atau alasan untuk uang pembangunan.

Pungutan yang terjadi di sekolah seperti iuran OSIS, biaya kartu pelajar, biaya kartu OSIS dan biaya-biaya lainnya, khususnya sekolah negeri (sekolah yang didirikan oleh pemerintah daerah) mungkin tidak hanya terjadi di kabupaten Pelalawan. Daerah-daerah lain para orang tua siswa barangkali juga mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh para orang tua siswa di kabupaten Pelalawan, pungutan sekolah, mulai dari Sekolah Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Menikmati sekolah yang bebas dari pungutan sekolah dengan mutu yang terjamin mungkin merupakan harapan dan idaman dari seluruh orang tua ditengah himpitan beban ekonomi dan semakin tingginya biaya hidup sehari-hari.

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah beberapakali diamandemen mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Beberapa kebijakan telah diambil pemerintah untuk meringankan orang tua dari kewajiban membayar pungutan sekolah. Mulai dari kewajiban memprioritaskan anggaran sebesar 20% (dua puluh prosen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, bantuan operasional sekolah, hingga pemberian tunjangan profesi bagi guru untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Namun kebijakan pemerintah tersebut ternyata belum mampu menghapus pungutan yang terjadi di sekolah negeri. Pungutan yang membuat para orang tua siswa mempunyai anggapan biaya pendidikan sangat mahal, khususnya bagi keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu.

Ada dua hal yang menyebabkan sekolah negeri masih melakukan pungutan dari para orang tua siswa, yaitu :

Pertama, minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sekolah.

Minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk sekolah merupakan alasan klasik yang dijadikan alasan sekolah untuk melakukan pungutan. Kita harus pahami bahwa anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah tidak hanya anggaran untuk administrasi perkantoran dan proses belajar mengajar. Anggaran sekolah juga harus mencakup terhadap kegiatan-kegiatan penggalian dan pengembangan kreatifitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Kedua, kurangnya pemahaman dari pihak sekolah terhadap kedudukan sekolah pasca otonomi daerah.

Pasca otonomi daerah, telah mengubah paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi disentralisasi, memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan penuh tanggungjawab. Salah satu sebagai akibat perubahan paradigma dari sentralistik menjadi disentralisasi adalah penyerahan urusan penyelenggaraan pendidikan kepada daerah. Sekolah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan yang selama ini menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan (sekarang bernama Kementerian Pendidikan Nasional) beralih menjadi tanggungjawab daerah dan merupakan satuan unit organisasi dari perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Akibat perubahan ini, tentunya sekolah sebagai satuan unit organisasi Dinas Pendidikan daerah terikat dengan peraturan bahwa setiap perangkat daerah dalam melakukan pungutan harus berdasarkan peraturan daerah. Hal inilah yang kurang dipahami oleh pihak sekolah bahwa sebagai satuan unit organisasi Dinas Pendidikan daerah, sekolah dalam melakukan pungutan harus berdasarkan peraturan daerah.

Bisakah pungutan di sekolah dihapuskan ?

Jawabannya bisa, asal ada keinginan dari para pengambil kebijakan hingga pihak pelaksana pendidikan di sekolah untuk meniadakan pungutan di sekolah.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan sekolah yang bebas dari pungutan adalah pertama : memberikan pemahaman dan pengertian kepada guru dan kepala sekolah bahwa kedudukan sekolah pasca otonomi merupakan satuan unit organisasi Dinas Pendidikan daerah yang  mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan,    kedua : memberikan pemahaman dan pengertian kepada guru dan kepala sekolah bahwa sebagai satuan unit organisasi perangkat daerah, dalam melakukan pungutan sekolah harus berdasarkan peraturan daerah, jika tidak ada peraturan daerah dan sekolah masih tetap melakukan pungutan itu merupakan pungutan liar dan bisa dihukum menurut undang-undang tindak pidana korupsi; ketiga : tidak menerbitkan peraturan daerah tentang pungutan terhadap siswa yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah atau mencabut peraturan daerah mengenai hal tersebut jika sudah pernah diundangkan; keempat : tindakan yang paling ekstrim adalah melaporkan pungutan liar yang terjadi disekolah kepada aparat penegak hukum sebagai shock terapi jika tidak ada peraturan daerah yang menjadi dasar pungutan di sekolah; kelima : memenuhi anggaran yang dibutuhkan sekolah, mulai dari anggaran administrasi perkantoran dan proses belajar mengajar di sekolah, hingga anggaran untuk kegiatan-kegiatan penggalian dan pengembangan kreatifitas siswa.

Mudah-mudahan ini dipahami oleh seluruh stakeholder yang ada, sehingga sekolah yang bebas dari segala macam pungutan tidak hanya ada di dalam mimpi.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 2 Juli 2011 in Opini

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: