RSS

LIKUIDASI UJUNG TOMBAK PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA

14 Jul

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasca reformasi tahun 1998, telah mengubah paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi disentralisasi, memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan penuh tanggungjawab.

Perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan ternyata membawa pengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan roda pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan dari pendirian negara Indonesia.

Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya pembagian tugas, tanggungjawab, dan wewenang yang jelas antar tingkat dan susunan pemerintahan dengan tidak mengesampingkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antar tingkat dan susunan pemerintahan.

Dibidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan singkatan Puskesmas sebagai penanggungjawab penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, yang sebelumnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dibawah Departemen Kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat berupa pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder menjadi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Bagaimana dengan kabupaten Natuna?

Dengan mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna kedalam lembaran daerah kabupaten Natuna, tanpa disadari organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan nama Puskesmas sebagai ujung tombak pemerintah daerah kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar telah dilikuidasi oleh pemerintah daerah kabupaten Natuna sendiri.

Hal ini tercermin dari struktur organisasi Dinas Kesehatan kabupaten Natuna yang tidak mencantumkan Puskesmas sebagai bagian dari Dinas Kesehatan, baik sebagai bagian dari organisasi inti maupun sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaskanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 terdiri dari : 1)Kepala Dinas, 2)Sekretariat yang membawahi 3 subbagian, 3)3 bidang yang masing-masing bidang membawahi 2 seksi, dan 4)Kelompok Jabatan Fungsional.

Penghapusan atau likuidasi organisasi perangkat daerah merupakan sesuatu hal yang wajar dan dibenarkan asalkan dengan alasan yang tepat seperti untuk efektifitas dan efisiensi serta tidak menghambat pelaksanaan urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah ataupun ada organisasi yang menggantikannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah secara tegas menyatakan bahwa Dinas pada daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Pemerintah tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dengan tidak adanya Puskesmas sebagai bagian dari organisasi perangkat di kabupaten Natuna tentunya menimbulkan pertanyaan besar, Siapa yang melaksanakan atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di kabupaten Natuna?

Walaupun realitasnya saat ini, setelah dua tahun diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008, tenaga kesehatan yang ada di kabupaten Natuna masih tetap memberikan pelayanan kesehatan dasar di tempat-tempat milik pemerintah daerah yang selama ini dijadikan tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 ke dalam lembaran daerah, tetapi ini tidak dapat dibenarkan karena jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan dengan jelas menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi  urusan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Peraturan perundang-undangan juga mengisyaratkan bahwa organisasi perangkat daerah,  susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah dan urusan yang harus dilaksanakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dinas dan badan ditetapkan dengan  peraturan Bupati/Walikota.

Mudah-mudahan pemerintah daerah kabupaten Natuna menyadari hal ini dan segera mengeluarkan peraturan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Puskesmas sehingga gambaran mengenai pejabat, tugas serta wewenang Puskesmas menjadi jelas.

Sutarto (1994:41) menyatakan bahwa “setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi yang menggambarkan hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh.

Dengan adanya susunan organisasi, penetapan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti akan dapat digambarkan sehingga pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat kabupaten Natuna terpenuhi dengan baik dan peraturan yang berlakupun telah diikuti.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 Juli 2011 in Opini

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: