RSS

SATU AYAT YANG TERABAIKAN

14 Jul

Organisasi publik dibentuk bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi publik tentunya mempunyai orientasi yang berbeda dengan organisasi bisnis. Walaupun kedua organisasi ini mempunyai orientasi yang berbeda, tetapi dalam menjalankan organisasi tetap menganut prinsip-prinsip efektif dan efisiensi. Hesel Nogi Tangkilisan berpendapat bahwa “birokrasi publik tidak berorientasi langsung pada tujuan akumulasi keuntungan, namun memberikan layanan publik dan menjadi katalisator dalam penyelenggaraan pembangunan maupun penyelenggaraan tugas negara.”

Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, organisasi publik  identik dengan organisasi milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasca otonomi daerah, yang memberikan otonomi  yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah secara bertanggungjawab dengan tidak mengesampingkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antar tingkat dan susunan pemerintahan, diharapkan dapat  meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan akses terhadap pelayanan itu sendiri oleh masyarakat.

Pemerintah pusat selaku pemegang roda pemerintahan tertinggi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia telah berupaya untuk membuat regulasi ataupun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat penerima pelayanan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehinggga masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap pelayanan.

Salah satu contoh kebijakan dibidang kesehatan yang diambil pemerintah agar masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan adalah dalam bentuk  penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Kalau kita cermati secara seksama, khususnya organisasi milik pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kesehatan, yang dijadikan dasar dalam melakukan pungutan atau meminta  biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikannya kepada masyarakat adalah peraturan daerah tentang retribusi atau biaya atau tarif pelayanan kesehatan. Kenapa tidak  peraturan daerah tersebut saja yang dihapuskan atau dirubah dengan menambah beberapa point yang berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu sehingga sebagian ataupun seluruh masyarakat dibebaskan dari pungutan atas biaya pelayanan kesehatan, karena salah satu faktor yang menyebabkan keterbatasan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan adalah ketidakmampuan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa “organisasi milik pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah”.

Secara tersirat pemerintah pusat juga telah mengeluarkan kebijakan yang memihak kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah khususnya, salah satunya yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Makna tersirat yang penulis maksud pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu ada pada Pasal 110 ayat (2) yang berbunyi bahwa “Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.” Jenis retribusi yang dimaksud pada Pasal 110 ayat (1) undang-undang ini adalah jenis retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Selain itu, Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa “Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.”

Pernahkah Pasal 110 ayat (2) ini dijadikan landasan berpikir bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang retribusi daerah? Sebuah pasal yang terabaikan ketika pemerintah daerah mulai melupakan esensi dari arti sebuah pemerintahan, pemerintahan hadir untuk melayani masyarakatnya.

Saat ini kita tinggal menunggu kebijakan dan keinginan (good will), khususnya pemerintah daerah  untuk mau atau tidak mengambil kebijakan memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, karena pemerintah daerah-lah yang memahami dan sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dan berhubungan dengan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 Juli 2011 in Opini

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: